Kementerian ATR/BPN menjadi instansi penting yang melakukan pembebasan lahan guna berbagai pembangunan proyek. Hingga saat ini telah dibebaskan lahan seluas 23 ribu hektar untuk proyek strategis nasional dan 10 ribu hektar non proyek strategis.

PROPERTICIREBON.COM Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mendorong pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Berbagai proyek infrastruktur yang terus dibangun antara lain jalan tol, bandara, bendungan, perumahan, hingga berbagai infrastruktur pendukung lainnya untuk terus mengakselerasi perekonomian masyarakat.

Setiap program pembangunan tentunya membutuhkan tanah dan karena itu penyediaan hingga proses pembebasan tanah menjadi bagian penting dari setiap proses pembangunan. Untuk mempermudah penyediaan tanah dalam rangka mempercepat pembangunan nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat urusan pertanahan dan tata ruang.

Menurut Dirjen Pengadaan Tanah dan Pembangunan Pertanahan Kementerian ATR/BPN Embun Sari, pemerintah akan memastikan ketersediaan lahan melalui proses pengadaan tanah untuk setiap proyek-proyek infrastruktur yang telah direncanakan untuk dibangun.

Baca Juga : Pemkab Cirebon susun RDTR Kecamatan Gebang Jadi Kawasan Industri

“Tentu bukan hanya tanahnya tapi juga tata ruangnya. Pembangunan harus sejalan dengan tata ruang dan kebijakan tata ruang itu ada di kami, makanya penyediaan tanah maupun tata ruang itu harus terintegrasi guna menghadirkan pola pembangunan yang sustainable dan tidak boleh mengabaikan lingkungan karena harus sesuai dengan tata ruang,” jelasnya.

Pemkab Cirebon Siapkan 10.000 Hektare Lahan untuk Industri

Hal teknis lainnya, pengadaan tanah harus melalui proses yang benar dan dipastikan lahan yang tersedia untuk pembangunan telah melalui proses ganti rugi yang layak dan adil. Selama ini ganti kerugian dijalankan sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012 tapi seiring dinamika yang ada ketentuan ini disempurnakan melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Proses pengadaan tanah ada yang diubah, dihapus, maupun diatur kembali guna memastikan pangadaan tanah bisa berjalan lancar. Bila pengadaan tanah lancar maka berbagai pembangunan infrastruktur bisa terwujud dengan baik dan ujungnya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain panjangnya proses pengadaan tanah menjadi tantangan tersendiri bagi kementerian. Embun menyebut setidaknya ada empat tahapan proses pengadaan tanah mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaa, hingga penyerahan hasil. Dalam tahapan itu juga diperlukan peran banyak pihak mulai dari pemerintah daerah, berbagai instansi, hingga masyarakat.

Tanah Kavling dekat BIJB Kertajati Majalengka Hanya 2 Jutaan/m

Banyaknya pihak yang terlibat dan panjangnya proses tetap harus dijalani dan pemerintah akan memastiakan dari seluruh proses itu tidak ada pihak yang dirugikan. Salah satu proses yang diperlukan peran penting yaitu profesional penilai publik dan penilai pertanahan yang dapat menilai dan menentukan harga tanah secara profesional, transparan, dan independen.

“Jadi yang menilai itu bukan dari pemerintah tapi pihak yang profesional yang menentukann harga dan nilai secara adil berdasarkan nilai wajar serta nilai pasar. Hingga saat ini sudah ada 155 proyek strategis nasional yang sudah kami selesaikan pengadaan tanahnya dengan total luas lebih dari 23 ribu hektar sementara non proyek strategis kurang lebih 10 ribu hektar,” bebernya.

 

Sumber : Rumah.com

0 Komentar