Gaya hidup syariah yang berkembang telah membuat pebisnis properti menghadirkan beragam pilihan properti. Salah satunya berbasis properti syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dari bank pun perlahan-lahan mulai ditinggalkan, karena alasan riba.

Hunian syariah membuat masyarakat, khususnya umat Muslim, merasa jauh lebih nyaman karena dapat menghindar dari riba yang dilarang dalam Islam. Selain dikenal tanpa riba, hunian syariah membawa keuntungan yang lain yaitu memiliki nominal cicilan yang tak berubah.

Pengertian Property Syariah

Sebelum membahas lebih jauh mengenai properti syariah, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu perumahan syariah. Secara umum, perumahan syariah dapat diartikan sebagai jenis properti yang sistem transaksinya menerapkan prinsip syariah islam.

Pada prinsipnya, property syariah menghilangkan unsur riba di dalam transaksinya. Transaksi yang dilakukan hanya terjadi antara pihak pembeli dan developernya saja, tanpa melibatkan bank sebagai pihak ketiga.

Ciri Ciri Property Syariah

Ada beberapa hal yang menjadi ciri khas property syariah, beberapa diantaranya adalah:

1. Akad Jual Beli

Developer property syariah tidak bekerja sama dengan pihak bank sebagai pihak ketiga baik dalam hal pembiayaan pembangunan proyek maupun Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan konsumen.

Biasanya pembiayaan perumahan syariah bersumber dari pihak developernya sendiri ataupun dari investor yang tertarik untuk bekerja sama. Hal tersebut tentu sesuai dengan skema bagi hasil yang sesuai dengan syariah.

Implikasinya, akad yang dilakukan adalah akad jual beli antara pihak developer dengan konsumennya secara langsung. Developer bertindak sebagai penjual, sedangkan konsumennya bertindak sebagai pembeli. Tidak ada bank sebagai pihak ketiga layaknya pada properti konvensional.

2. Skema Jual Beli

Tanpa adanya keterlibatan bank pada pembiayaan pembangunan proyek, mendorong developer property syariah untuk menerapkan akad istishna. Sederhananya, istishna adalah skema transaksi pesan bangun atau indent.

Sebelum mendapatkan rumah yang diinginkan, maka konsumen harus memesan dan membayarnya terlebih dahulu baik secara tunai maupun cicilan. Sebelum akad dilakukan, developer menunjukan harga perumahan yang akan dibeli, yang nilainya tetap, tidak tergantung pada suku bunga bank.

Konsep Property Syariah

Konsep property syariah pada dasarnya adalah menerapkan sistem transaksi tanpa bank, tanpa BI Checking, Tanpa Bunga, Tanpa Denda, Tanpa Sita dan Tanpa Akad yang bermasalah.

Tanpa Pembiayaan Bank

Transaksi jual beli rumah dilakukan langsung antara konsumen sebagai pembeli dan developer sebagai penjual. Tidak ada keterlibatan pembiayaan bank sebagai pihak ketiga.

Tanpa BI Checking

Tidak adanya keterlibatan bank pada transaksi jual beli rumah menjadikan proses BI Checking tidak diperlukan lagi. Seperti yang telah dijelaskan pada artikel sebelumnya (Kebutuhan Perumahan di Bandung Tidak Sebanding dengan Perumahan yang Tersedia), bahwa BI Checking ini menjadi salah satu hambatan bagi para pekerja informal yang memiliki impian untuk memiliki rumah sendiri.

Oleh karenanya properti syariah menawarkan kemudahan dalam bertransaksi yang cenderung lebih simple dan insyaAllah berkah.

Tanpa Bunga

Sama halnya dengan properti konvensional, properti syariah juga membedakan harga rumah secara tunai dengan harga cicilan. Hal ini tentu masih diperbolehkan oleh syariah. Hanya saja nilai cicilan perumahan syariah sifatnya tetap hingga pembayarannya lunas, tidak dipengaruhi oleh naik turunnya suku bank.

Tanpa Denda

Di Properti syariah tidak ada sistem denda kepada konsumennya yang telat membayar cicilan. Untuk mengatasi keterlambatan, langkah pertama yang dilakukan developer biasanya menghubungi konsumennya terlebih dahulu ataupun memberikan peringatan sebagai pengingat pada komitmen pembayaran cicilan seperti yang telah disepakati sebelumnya.

Tanpa Sita

Permasalah pembayaran cicilan oleh konsumen, tidak otomatis membuatnya dikenakan sita. Biasanya pihak developer mengajak konsumennya bermusyawarah untuk menemukan solusi terbaik yang bisa diambil, misalnya menjual rumah tersebut yang akan dibantu oleh pihak developernya.

Tanpa Akad bermasalah

Dalam transaksi jual beli, akad adalah salah satu hal yang sangat penting, karena menentukan sah tidaknya suatu transaksi. Supaya transaksi yang kita lakukan bernilai sah dan terhindar dari gharar (tidak jelas), maka kita harus mengetahui syarat rukunnya.

Menurut QS. Al-Baqarah ayat 275, hal – hal yang termasuk rukun akad adalah pihak yang berakad, objek atau benda, tujuan yang jelas dan ijab kabul. Jika Anda ingin mengetahui lebih jauh mengenai akad bathil atau akad bermasalah, silahkan kunjungi Perbedaan Akad Shahih dan Akad Bathil.

Perbedaan Properti Syariah dengan Properti Konvensional

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka bisa diambil kesimpulan bahwa yang menjadi perbedaan antara properti syariah dan properti konvensional adalah:

Properti Syariah

  1. Pihak yang terlibat hanya developer dan pembeli saja
  2. Tanpa Denda
  3. Tanpa Sita
  4. Tidak ada penalti
  5. Tanpa BI Checking

Properti Konvensional

  1. Pihak yang terlibat adalah bank, developer, dan pembeli
  2. Ada denda
  3. Ada sita
  4. Ada penalti
  5. Ada BI Checking

Kelebihan dan Kekurangan Properti Syariah

Ketika akan menentukan apakah akan mengambil properti syariah atau properti konvensional, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan properti syariah berikut ini:

Kelebihan Property Syariah

Tidak adanya keterlibatan bank pada sistem transaksinya, KPR Syariah tidak tergantung pada suku bunga bank. Sehingga nilai cicilannya dapat diprediksi karena nilainya tetap hingga cicilannya lunas. Secara tidak langsung kita dapat melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik.

Tidak seperti KPR konvensional, ketika kita ingin melunasi cicilan lebih awal, property syariah tidak menerapkan penalti.

Kelebihan lain yang dimiliki property syariah adalah tidak adanya BI Checking, yang memudahkan calon konsumen untuk mendapatkan rumah impian, terutama para pekerja informal. Seringkali impian para pekerja informal ini terhenti akibat adanya proses BI Checking dengan alasan seperti tidak adanya izin usaha ataupun laporan keuangan yang memadai.

Kekurangan Property Syariah

Jumlah cicilan yang tetap dan tidak dipengaruhinya suku bunga bank pada KPR syariah, membuat konsumennya tidak bisa menikmati pembayaran cicilan yang rendah ketika suku bunga sedang turun. Namun tentu saja kembali ke niat semula, apakah konsumen tersebut mempertimbangkan masalah riba atau tidak.

Kekurangan lainnya adalah, tenor maksimal pada property syariah biasanya hanya sampai 15 tahun saja, sedangkan pada properti konvensional masa tenornya bisa sampai 25 tahun.

Contoh Property Syariah

Berdasarkan penuturan Rosyid Aziz, Founder Developer Properti Syariah (DPS), pada tahun 2018 terdapat 300 proyek lebih yang telah dikembangkan oleh DPS dari Aceh hingga Papua. Rasanya tidak mungkin jika harus dijabarkan satu satu, oleh karenanya penulis hanya mengambil salah satu contohnya saja, yaitu Greenvillage yang dikembangkan oleh RumahSyariahQu dan RumahQuland

Rumah SyariahQu dan RumahQuland

Cilangkap Village, Developer Rumah SyariahQu

Developer Property Syariah yang satu ini sudah tidak diragukan lagi pengalamannya. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa proyek yang telah dibangunnya, seperti  Greenvillage 1, Greenvillage 2, Greenvillage 3, Greenvillage 4,Greenvillage 5, Greenvillage 6, Greenvillage 7, Greenvillage 8,Greenvillage 9, Kenanga Residence Cibubur, TB Simatupang Residence, Panorama Alam, Panorama Alam Residence, Sepakat 1, Sepakat 2, Sepakat 3, Greenvillage 14, Greenvillage 15, Greenvillage 16, Cilangkap Village dll.

Semua proyek tersebut berlokasi di  Jakarta Timur dan Bekasi.

0 Komentar